Bertajuk Membumikan Laut Sebagai Masa Depan Bangsa, ini Kata Menteri Susi

IVOOX.id, Bandung -- Pemerintah berkomitmen mempertahankan potensi kelautan yang ada di wilayah Indonesia. Berbagai upaya mulai dari sosialisasi hingga penegakkan hukum terus dilakukan agar tidak ada lagi pencurian dan eksploitasi ikan.

Hal ini diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menjadi pembicara dalam seminar dan festival bertajuk Membumikan Laut sebagai Masa Depan Bangsa, di Universitas Padjajaran Bandung, Selasa (26/2). Acara ini juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan serta ribuan mahasiswa dan pelajar.

Susi menjelaskan, sebagai negara maritim, wilayah perairan Indonesia jauh lebih luas dibanding daratan.

"Daratan kita hanya 15-20% saja," kata Susi.

Hamparan laut dan pantai yang luas ini merupakan potensi besar yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Oleh karena itu, Susi menyebut pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sangat fokus untuk memaksimalkan berbagai kekayaan laut.

"Dengan visi Pak Jokowi, kita siapkan tiga pilar. Pertama, pemerintah menjaga kedaulatan wilayah laut dengan berani menegakkan hukum. Kami menangkap dan melarang kapal asing beroperasi di wilayah kita. Kami juga memanggil para duta besar negara asal pencuri ikan," tuturnya.

Hingga saat ini, pihaknya sudah menenggelamkan 488 kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di wilayah Indonesia. Bagi Susi, tanpa kedaulatan, maka tidak akan mampu memulai apapun. Buah dari sikap tegas itu terlihat pada hasil produksi ikan dalam negeri yang meningkat signifikan.

"2014 hanya 7,1 juta ton. Sekarang naik drastis. Lalu pilar kedua, pemerintah memperhatikan keberlangsungan sumber data laut agar bisa terus dinikmati generasi berikutnya. Beberapa afirmatif policy dibuat mulai dari pembatasan ukutan kapal, zonasi kapal boleh menangkap ikan, pengaturan wilayah, dan lain-lain," ungkapnya.

Meski begitu, dia memastikan pemerintah berkomitmen membagi hasil laut dengan adil. Pemerataan pendapatan dari kekayaan alam ini bertujuan untuk mengikis ketimpangan ekonomi di antara masyarakat.

"Pemerataan dan keadilan, karena mengurangi gini ratio jadi tugas pemerintah," imbuhnya.

Selain itu, kementerian yang dipimpinnya akan membangun pusat riset maritim di laut selatan. Hal ini sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan seputar kelautan. Melalui pembangunan politeknik ini, Susi berharap semua masyarakat yang terkait semakin tersadarkan pentingnya konservasi di laut.

"Di Jawa masih ada persoalan karena tangkap ikan tidak ramah lingkungan," tukasnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merasa bersyukur dengan capaian di bidang kelautan yang diraih pemerintah saat ini. Dia pun menyebut Jawa Barat memiliki potensi kelautan besar karena memiliki garis pantai sepanjang 350 kilometer.

Dengan begitu, dia memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan komitmen dalam memaksimalkan potensi kelautan.

"Dalam lima tahun kita fokus pengembangan Jabar selatan. Pariwisata kelautan akan jadi primadona," ucap pria yang karib disapa Kang Emil.

Oleh karena itu, dia berharap akses menuju Jawa Barat bagian selatan bisa dipermudah salah satunya melalui reaktivasi kereta api.

Sementara itu, Rektor Universitas Padjajaran Trihanggono Achmad mengatakan pihaknya membuka program magister konservasi laut untuk mencetak sumber daya yang kompeten dalam menjaga kelestarian perairan tersebut. Sebagai negara maritim, dia memastikan Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam menjaga potensi tersebut.

Kebutuhan akan hal ini tidak terlepas dari semakin meluasnya kerusakan laut yang diakibatkan manusia.

"Pencemaran laut oleh plastik dan tumpahan minyak menjadi ancaman besar bagi ekosistem laut," ujar Trihanggono.

Dia berharap mahasiswa lulusan program studinya ini mampu mengembangkan metode konservasi laut yang sesuai dengan karakteristik perairan masing-masing wilayah.

"Juga mampu mengombinasikan teori dan praktik di lapangan untuk memelihara kawasan konservasi laut," pungkasnya. (Adhi Teguh)