Indonesia Bisa Maju jika Daerah Maju

IVOOX.Id, Jakarta - PEMERINTAH menyatakan pembangunan desa sangat penting dilakukan untuk 

memajukan bangsa Indonesia secara merata. Dengan begitu, akan terwujud 

aspek keadilan pembangunan di Indonesia.

“Tidak mungkin Indonesia bisa maju kalau daerahnya tidak maju. Saya 

pastikan Indonesia akan maju kalau daerahnya juga maju,” ujar Wakil 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie 

Setiadi pada Economic Challenges episode spesial dalam rangkaian Ulang 

Tahun ke-19 Metro TV.

Hadir pula pada acara yang didukung PT Telkom Indonesia itu, yakni

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Wakil Menteri Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin, dan ekonom Lucky Bayu P.

Dalam acara yang dipandu Kania Sutisnawinata dari Metro TV itu, Budi

menyatakan untuk mewujudkan daerah maju, pemerintah bakal mengurangi 

daerah tertinggal. Berdasarkan data yang dimiliki, pada 2019 terdapat 

182 daerah tertinggal, dan diproyeksikan akan makin menurun pada 2020 

yang menyisakan 62 daerah tertinggal.

“Kondisi daerah tertinggal ini dengan segala hormat kebanyakan masih di 

daerah Indonesia Timur, seperti Papua, Maluku, dan lainnya,” ucap mantan 

Ketua Umum Projo tersebut.

Ia optimistis hal tersebut bisa terealisasi mengingat sejak lima tahun 

lalu Presiden Joko Widodo telah mewujudkan hal itu melalui dana desa. 

Presiden Jokowi sudah menggelontorkan dana desa sebesar Rp275 triliun 

sejak 2014.

“Adapun untuk lima tahun ke depan bakal digelontorkan Rp400 triliun. Ini 

hampir dua kali lipat dan secara positif dapat menyumbang kemajuan 

Indonesia pada umumnya,” ucap Budi.

Ekosistem

Ekonom Lucky Bayu menyatakan untuk mewujudkan Indonesia Maju tersebut, 

pemerintah sebenarnya sudah memiliki modal karena telah merealisasikan 

paket kebijakan ekonomi hingga beberapa jilid.

Menurut Lucky, tujuan paket kebijakan ekonomi itu untuk mengakselerasi 

pertumbuhan ekonomi, tetapi kenyataannya kini masih berada pada kisaran 

5%. “Untuk mengakselerasi pergerakan itu, butuh prioritas yang menjadi 

perhatian ­utama di era pemerintahan lima tahun ke depan,” ucap Lucky.

Terkait dengan itu, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menyatakan, 

BUMN akan mengambil peran tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

agar mencapai apa yang diingin­kan.

Salah satunya seperti diarahkan Presiden Jokowi, yakni ke depannya BUMN 

hendaknya bisa maju sebagai ekosistem. Bukan hanya maju sendiri-sendiri, 

melainkan juga maju sebagai Indonesia incorporated, bersama pihak 

swasta, koperasi, dan badan usaha milik daerah (BUMD).

“Selanjutnya agar BUMN tidak rugi, yang pertama pilih orang benar. Ada 

dua prinsip yang harus dipegang, depolitisasi serta debirokrasi BUMN. 

Apabila BUMN less intervensi politik, less birokrasi, BUMN insya Allah 

tidak rugi,” ungkap Budi Gunadi.

Mengenai intervensi politik di lingkup BUMN, Menkominfo Johnny G Plate 

menambahkan, BUMN memang harus nonpolitik. “Bicara soal BUMN ini, harus 

dengan rumus-rumus bisnis. Biaya harus lebih kecil daripada pendapatan 

agar untung, kalau sebaliknya, rugi. Kalau rugi, pilihannya diperbaiki 

atau ditutup. Jadi, BUMN kita harus menjadi yang terdepan. Kalau sudah 

membaik, baru bisa mengajak yang lainnya untuk Indonesia incorporated,” 

tutup Johnny G Plate.