Jokowi: Penuhi Kebutuhan Hunian ASN, TNI, Polri

IVOOX.id, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para menteri memenuhi kebutuhan hunian sebanyak 945 ribu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), 275 ribu prajurit TNI, dan 360 ribu Polri.

Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mempercepat proses penyediaan rumah layak bagi ASN, TNI, dan Polri, melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menurutnya, hal ini sudah dibahas sejak beberapa waktu lalu. Solusinya, pemerintah berencana mengizinkan mereka menggunakan skema FLPP yang biasa digunakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar bisa mendapatkan hunian murah.

“Tujuannya jelas agar ASN, TNI, dan Polri semakin konsentrasi dalam bekerja dan memberikan efek ganda memacu pertumbuhan ekonomi yang muncul dari berbagai kegiatan percepatan pembangunan rumah ini,” kata Jokowi dalam rapat terbatas, Rabu (7/11/2018).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Kepala Negara ingin ada skema khusus terkait pembiayan perumahan khusus ASN, TNI, dan Polri. Hanya saja, keinginan tersebut terganjal aturan yang berlaku.

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2014, batas minimal penghasilan yang bisa mengajukan FLPP bagi rumah tapak adalah Rp4 juta, dan rumah susun sebesar Rp7 juta. Meski demikian, ia belum dapat memastikan aturan akan direvisi atau tidak.

“Sekarang, beliau (presiden) minta FLPP diperluas. Apakah batas gajinya dinaikkan, jadi ada FLPP MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dan FLPP bagi ASN, TNI, dan Polri. Akan menjadi seperti itu kira-kira,” jelas Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (7/11).

Saat ini, Presiden sedang mempertimbangkan opsi model pembiayaan, baik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau kerja sama dengan pihak swasta. Selain itu, Jokowi juga membahas soal model pembelian, aksesibilitas ke tempat kerja, dan integrasi dengan pengembangan kegiatan ekonomi.

Hanya saja, konsep ini masih belum matang dan perlu melalui pembahasan lagi dalam rapat yang nantinya diketuai Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dari pembicaraan awal, ada peluang bunga pinjaman serupa atau lebih kecil dari ketentuan saat ini yaitu 5 persen per tahun.

Basuki mengungkapkan pemerintah membuka peluang memberi kemudahan pembayaran uang muka (Down Payment/DP) sebesar nol persen. “Mungkin saja nanti ketentuannya seperti itu, kan namanya skema FLPP khusus TNI, ASN, dan Polri,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemberlakukan DP nol persen bisa dilakukan, lantaran ini program pemerintah. Hal tersebut, lanjut dia, sudah dikonfirmasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).