KKP Gagalkan Penangkapan Ikan Ilegal oleh Kapal Asing di Laut Sulawesi, Selamatkan Rp 31,6 Miliar

IVOOX.id – Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menangkap dua kapal asing berbendera Filipina yang beroperasi tanpa izin di Laut Sulawesi. Dari operasi ini, potensi kerugian negara sebesar Rp 31,6 miliar berhasil diselamatkan.

Kedua kapal tersebut masing-masing adalah FB. ANNIE GRACE, kapal penangkap ikan dengan alat tangkap pukat cincin, serta kapal lampu LPI-2. Keduanya diduga kuat melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayah perbatasan perairan Indonesia tanpa dokumen dan izin resmi.

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho mengungkapkan bahwa keberhasilan operasi ini tak lepas dari partisipasi masyarakat yang aktif melaporkan aktivitas mencurigakan di laut. “Kami menerima laporan dari warga mengenai kapal asing di wilayah perbatasan. Laporan itu kami cek dan verifikasi melalui sistem pemantauan di command center. Setelah datanya valid, kapal patroli langsung kami kerahkan,” ujarnya dalam konferenis pers Rabu (18/6/2025).

Tim dari Pangkalan PSDKP Bitung dan Stasiun PSDKP Tahuna segera bertindak. Dalam proses penindakan, sempat terjadi aksi kejar-kejaran di laut sebelum kedua kapal akhirnya berhasil dihentikan. Sebanyak 17 Anak Buah Kapal (ABK) dari kedua kapal ikut diamankan.

Menurut pihak KKP, Laut Sulawesi merupakan salah satu wilayah kaya ikan, khususnya tuna berukuran besar, sehingga rawan menjadi incaran aktivitas Ilegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.

“Secara hitungan valuasi, kita berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp31,6 miliar dari dua kapal ini,” katanya.

Tak hanya dari pelaku asing, praktik IUU Fishing juga melibatkan pelaku domestik. Bentuk pelanggarannya beragam, mulai dari alih muatan ikan ilegal di tengah laut hingga pelanggaran batas zona penangkapan.

Hingga kini, KKP mencatat telah berhasil mengamankan potensi kerugian negara sebesar Rp13 triliun dari aktivitas penangkapan ikan ilegal di berbagai perairan Indonesia. Pemerintah berkomitmen memperkuat pengawasan dan penindakan demi melindungi kekayaan laut nasional.