Pansel Bertemu Ormas Bahas Kriteria Pimpinan KPK

IVOOX.id, Jakarta  - Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK bertemu sejumlah ormas agama antara lain PBNU, PP Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), membahas kriteria calon pimpinan komisioner KPK

“Dari Muhammadiyah, PBNU, Waligereja, dan PGI tadi sepakat. PBNU jelas, mereka ingin radikalisme, seperti apa yang empat hal dikriteriakan BNPT, tidak boleh ada komisioner seperti itu , seperti apa yang empat hal dikriteriakan BNPT, tidak boleh ada komisioner seperti itu. Muhammadiyah ada catatan bahwa bekerja secara radikal ya didorong. Radikal dalam artian progresif. Namun, kalau paham radikal yang dilarang oleh BNPT, mereka setuju (tidak boleh)," ujar Ketua Pansel capim KPK Yenti Garnasih di gedung Setneg, Jakarta Pusat, Selasa (2/7)

Selain itu menurut dia, PP Muhammadiyah menjelaskan pimpinan KPK harus memiliki jiwa progresif dalam bekerja. Muhammadiyah tetap tidak setuju pimpinan KPK menganut paham radikal.

"Tokoh agama sudah sepakat dengan langkah ini. Kita ingin calon tidak terafiliasi dengan sindikat narkoba, pengguna. Banyak hal yang nanti kami akan jadikan salah satu bahan tes kesehatan dan juga tes psikologi dari bahan-bahan bahayanya radikalisme dan bahaya terlibat sindikat narkotika," ujar Yenti, seperti dilansir Antara.

Yenti mengatakan calon pimpinan KPK tidak boleh terkait dengan bandar narkoba. "Jangan sampai komisioner bersih namun yang support adalah bandar narkoba," ujar dia.

Dia menjelaskan Pansel Capim KPK akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memeriksa sumber dana dalam rekening calon pimpinan komisioner KPK.

Hal itu untuk menghindari pemilihan calon yang terkait terorisme maupun peredaran narkoba.