Pengamat Sebut Warga Miskin Berpotensi Kehilangan Kesempatan Mudik Gratis Akibat Efisiensi Anggaran

IVOOX.id – Pemerintah memutuskan untuk tidak menganggarkan Program Mudik Gratis pada Lebaran 2025 sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Keputusan ini menuai kritik karena berpotensi mengurangi akses warga menengah ke bawah untuk pulang ke kampung halaman secara gratis, yang selama ini menjadi solusi bagi mereka dalam merayakan Idulfitri bersama keluarga.  

Djoko Setijowarno, akademisi dari Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, menyayangkan kebijakan ini. “Peluang warga kelas menengah ke bawah mendapatkan mudik gratis berkurang. Sangat disayangkan demi efisiensi anggaran, pemerintah tidak menyediakan anggaran untuk Program Mudik Gratis. Menteri Perhubungan hendaknya bersikeras minta tetap diadakan Program Mudik Gratis untuk keselamatan, selain untuk meringankan beban keuangan masyarakat,” ujarnya kepada ivoox.id Minggu (2/3/2025).  

Mudik Gratis selama ini tidak hanya menjadi bentuk bantuan ekonomi, tetapi juga strategi pemerintah untuk mengalihkan pemudik dari kendaraan pribadi ke angkutan umum guna menekan angka kecelakaan. Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, tren penggunaan angkutan umum meningkat dalam dua tahun terakhir. Tahun 2023, kereta api menjadi moda favorit bagi 39,32 juta orang, disusul bus sebanyak 37,51 juta orang, dan mobil pribadi sebanyak 35,42 juta orang. Pada tahun 2024, jumlah pengguna kereta api meningkat menjadi 20,3% dari total pemudik, diikuti bus 19,37%, dan mobil pribadi 18,29%.  

Meski tren penggunaan angkutan umum meningkat, pemerintah tetap memangkas anggaran Mudik Gratis untuk 2025 dan menyerahkan sepenuhnya penyelenggaraannya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tahun 2024, Kementerian Perhubungan mengalokasikan kuota 85.694 pemudik untuk program ini, sementara BUMN hanya menyediakan 80.125 kuota. Jika tanggung jawab dialihkan ke BUMN sepenuhnya, maka mereka perlu menambah kapasitas hingga 165.000 pemudik, sebuah target yang dinilai sulit dicapai mengingat BUMN sudah memiliki rencana kerja tahunan yang ketat.  

Djoko menambahkan bahwa Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebaiknya berjuang agar program ini tetap berjalan dengan meminta dukungan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo Subianto. “Program Mudik Gratis ini dimanfaatkan warga miskin untuk mudik. Selain itu, juga untuk mengurangi pemudik menggunakan kendaraan pribadi dalam upaya menurunkan angka kecelakaan,” ujarnya.  

Sebagai kompensasi atas dihapuskannya Mudik Gratis, pemerintah memberikan diskon tarif pesawat sebesar 13-14% serta potongan tarif tol. Namun, bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, kebijakan ini tetap terasa berat karena mereka harus mengeluarkan biaya lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ketika masih ada opsi mudik gratis dengan bus, kereta api, dan kapal laut.  

Perusahaan transportasi negara seperti Perum Damri, PT KAI, dan PT Pelni juga menyatakan keberatan jika beban Mudik Gratis sepenuhnya dialihkan kepada mereka. Selama ini, mereka hanya menjalankan program tersebut dengan anggaran yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan.  

Ketiadaan Mudik Gratis berpotensi meningkatkan jumlah pemudik yang menggunakan travel gelap. Kasus kecelakaan minibus ilegal di Tol Cikampek Km 58 pada mudik Lebaran 2024, yang menewaskan 12 orang, menjadi bukti nyata risiko yang dihadapi penumpang angkutan ilegal.  

Keberadaan travel gelap terjadi karena minimnya angkutan umum di pedesaan. Jika tidak ada upaya pemerintah untuk menambah angkutan reguler, maka masyarakat desa akan semakin bergantung pada travel ilegal demi bisa pulang ke kampung halaman. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah memperluas rute Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) hingga ke kecamatan-kecamatan, seperti yang diterapkan di Kabupaten Wonogiri.  

Agar mudik tetap berjalan dengan aman, pemudik yang melewati jalur contraflow disarankan untuk mempelajari jadwal dan jalur yang digunakan, memastikan kendaraan serta pengemudi dalam kondisi prima, menjaga kecepatan di kisaran 60 km/jam, serta menghindari keluar masuk jalur contraflow secara mendadak. Selain itu, pemudik diharapkan tidak berhenti di bahu jalan tol karena dapat membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.  

Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran mudik. Mereka harus menertibkan pasar tumpah di jalan nasional serta menyediakan angkutan lanjutan di terminal, pelabuhan, dan stasiun kereta api. Jika transportasi lanjutan tersedia dengan harga terjangkau, maka pemudik yang menggunakan angkutan umum akan lebih nyaman melanjutkan perjalanan hingga ke kampung halaman.  

Selain itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan angkutan travel lokal untuk dijadikan angkutan resmi dengan memberikan insentif berupa subsidi bahan bakar, sehingga tarif tetap terjangkau bagi masyarakat. Upaya lain yang bisa dilakukan adalah menekan praktik calo di terminal, stasiun, dan pelabuhan agar pemudik tidak dikenakan biaya tambahan yang tidak semestinya.  

Untuk daerah yang dilalui jalan tol, pemerintah daerah bisa membuka rest area sementara di dekat gerbang tol. Ini dapat membantu mengatasi keterbatasan fasilitas istirahat di jalan tol yang sering kali penuh saat arus mudik. Dengan demikian, pemudik dapat keluar tol untuk beristirahat tanpa mengganggu arus lalu lintas di dalam jalan tol.