Astrid Putri dari Asosiasi Media Siber Indonesia menegaskan bahwa aksi teror ini tidak bisa dipandang sebelah mata. “Teror beruntun terhadap Media Tempo, dari kiriman kepala babi hingga paket bangkai tikus tanpa kepala, bukan hanya serangan terhadap kebebasan pers, tetapi juga ancaman serius terhadap demokrasi dan prinsip jurnalisme inklusif,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Minggu (23/3/2025).

Menurut Astrid, kasus ini semakin memprihatinkan karena hingga kini belum ada langkah konkret dari pemerintah untuk menuntaskan penyelidikan. Bahkan, beberapa pernyataan pejabat terkesan meremehkan insiden tersebut. Salah satu yang disorot adalah pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, yang menanggapi teror kepala babi dengan komentar santai, “dimasak aja.” Pernyataan ini dinilai mengabaikan urgensi masalah dan justru memberi kesan bahwa intimidasi terhadap pers bisa dibiarkan begitu saja.

Sebagai bentuk solidaritas terhadap Tempo dan kebebasan pers, Koalisi Jurnalisme Inklusif mengeluarkan tiga tuntutan utama:

1. Kepolisian harus segera bertindak cepat dan tegas dalam mengungkap serta menyelesaikan kasus ini. Setiap hari tanpa kepastian hanya akan memperkuat pesan intimidasi dan merusak demokrasi di Indonesia.

2. DPR, khususnya Komisi I dan Komisi III, harus segera mengadakan rapat gabungan untuk memastikan penyelidikan berlangsung transparan dan akuntabel. Aparat hukum harus diawasi agar tidak ada upaya pengaburan fakta atau pembiaran terhadap kasus ini.

3. Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata dalam menjamin kebebasan pers dan keamanan wartawan. Jika kebebasan pers terus dibiarkan terancam, maka hal ini sama saja dengan mengkhianati prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Selain itu, koalisi juga menyerukan solidaritas dari seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kebebasan pers. Jurnalisme inklusif memastikan bahwa semua suara, terutama dari kelompok marjinal, mendapatkan ruang dalam pemberitaan. Namun, serangan terhadap media seperti Tempo bertujuan membungkam suara-suara kritis dan menciptakan ketakutan.

"Kami akan terus mengawasi langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian dan pemerintah. Kebebasan pers bukan hanya hak wartawan, tetapi juga hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jujur dan berimbang. Jika kita membiarkan teror ini berlalu tanpa penyelesaian, maka kita sedang membuka pintu bagi lebih banyak upaya pembungkaman di masa depan," tutup pernyataan dari Koalisi Jurnalisme Inklusif.

Istana sebut Insiden Tempo Jangan Dibesarkan agar Tak Puaskan Peneror

Terpidah, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menilai, insiden pengiriman paket berisi kepala babi kepada media Tempo tidak perlu dibesarkan untuk menyebar ketakutan karena hal tersebut lah yang menjadi target peneror.

Hasan menjelaskan, maksud dari tanggapannya untuk meminta Fransisca memasak isi dari paket tersebut merupakan respons agar ketakutan yang ingin ditujukan peneror kepada media dan masyarakat tidak tercapai.

"Saya menyempurnakan respon itu ya, sekalian aja kan? Kalau orang kirim (paket) itu sebagai teror, ternyata bahan makanan dia dimasak aja lah. Peneror kan pasti stres kalau bahan kiriman dia dimasak kan gitu," kata Hasan dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Sabtu (22/3/2025), dikutip dari Antara.

Hasan menjelaskan, pernyataannya itu sejalan dengan sikap yang ditampilkan wartawan Tempo yang dikirimi paket, Fransisca, di media sosial, yang terlihat tidak gentar akan teror yang dialamatkan kepadanya.

Menurut Hasan, tujuan peneror mengirimkan paket itu adalah untuk menebar ketakutan, sehingga kemudian akan dibesar-besarkan oleh banyak pihak.

"Jangan sampai kita justru ikut membesar-besarkan ketakutan, karena itu target si peneror. Kita harus mengecilkan dia. Menurut saya cara yang paling tepat untuk mengecilkan peneror itu ya dimasak aja lah kirimannya dia kan gitu," tambah Hasan.

Terkait dengan kebebasan pers, Hasan juga menekankan bahwa hingga kini tidak ada satu pun media atau jurnalis yang dilaporkan karena sikap kritis terhadap pemerintah.

Hasan menilai itu lah yang menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak mengekang kebebasan pers. Presiden Prabowo Subianto pun tidak membahas secara khusus mengenai insiden Tempo dan kebebasan pers karena dinilai tidak ada masalah.

"Enggak ada yang dilarang masuk Istana gara-gara kritis. Enggak ada. Enggak ada yang dilarang liputan misalnya di kantor-kantor pemerintahan gara-gara kritis. Enggak ada. Jadi kalau bagi pemerintah itu sudah bukti nyata (mendukung kebebasan pers)," katanya.

Warga Memadati Pasar Tanah Abang Jelang Lebaran

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply